Negara Lambat Merespon Bencana Banjir Aceh: Antara Ilusi SDGS Dan Runtuhnya Kedaulatan Perut Rakyat

 

diksisumut.com, Aceh Tamiang tidak sedang baik-baik saja. Namun, melihat respons lambat dari pengambil kebijakan, kita seolah dipaksa percaya bahwa nyawa rakyat di ujung timur Aceh ini hanyalah angka statistik yang bisa dikompromikan. Hingga sekarang, sebulan pasca tragedi banjir, urat nadi ekonomi terputus, dan mengubur harapan masyarakat, tetapi yang kita saksikan bukan gerak taktis penyelamatan massal, melainkan birokrasi yang tampak gagap dan kehilangan empati.

Paradoks SDGs: Megah di Narasi, Lumpuh di Eksekusi

Indonesia seringkali membusungkan dada di panggung internasional terkait komitmennya pada Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Khususnya pada poin ke-2 (Tanpa Kelaparan) dan poin ke-11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan). Namun, banjir Aceh Tamiang adalah tamparan keras bagi narasi-narasi indah tersebut.

Sibuk berbicara tentang "pembangunan berkelanjutan" sementara kebutuhan paling dasar manusia, seperti makan gagal dipenuhi saat bencana? Laporan mengenai warga di pelosok kecamatan seperti Tenggulun dan Tamiang Hulu yang masih terisolir tanpa pasokan bantuan logistik yang memadai adalah bukti bahwa SDGs di Indonesia hanyalah barang mewah yang tidak menyentuh akar rumput.

Kedaulatan yang Tergadai oleh Kelalaian

Kita sering mendengar istilah "Kedaulatan" diteriakkan secara chauvinistik jika menyangkut batas wilayah. Namun, mari kita jujur: apa arti kedaulatan jika sebuah negara gagal menjangkau rakyatnya sendiri yang kelaparan? Kedaulatan yang sejati dimulai dari piring makan rakyat. Saat warga harus bertaruh nyawa menembus banjir hanya untuk mencari sebungkus mi instan, atau saat anak-anak di pengungsian mulai terserang penyakit tanpa akses obat-obatan yang cepat, di situlah kedaulatan negara sedang runtuh.

Kritik terhadap Pembiaran: Rakyat Bukan Objek Foto

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kunjungan pejabat ke lokasi bencana seringkali berakhir menjadi ajang seremonial dan "wisata bencana". Kamera-kamera profesional menangkap momen pemberian bantuan secara simbolis, sementara di balik lensa, ribuan kepala keluarga di desa terpencil masih meratap karena bantuan tak kunjung menyentuh pintu rumah mereka.

Klaim bahwa bantuan "sudah disalurkan" harus diuji secara faktual. Faktanya, di media sosial dan laporan lapangan, suara-suara tentang ketimpangan distribusi masih nyaring terdengar. Daerah yang mudah dijangkau mendapat limpahan, sementara daerah pedalaman tetap terabaikan. Ini adalah bentuk ketidakadilan sosial yang nyata di tengah bencana.

Hentikan Retorika, Kirimkan Logistik!

Aceh Tamiang butuh tindakan nyata, bukan sekadar belasungkawa di media sosial atau janji pemulihan jangka panjang yang entah kapan realisasinya. Jika pemerintah masih memiliki rasa malu, berhentilah bersembunyi di balik alasan cuaca ekstrem.

Segera buka jalur isolasi dengan segala daya yang dimiliki negara. Pastikan setiap perut rakyat yang terendam air terisi makanan yang layak. Jangan sampai kedaulatan hanya tinggal jargon, sementara rakyat mati pelan-pelan dalam isolasi. Banjir ini adalah ujian bagi moralitas pemerintah: apakah mereka benar-benar pelayan rakyat, atau sekadar pengelola administrasi yang dingin terhadap nyawa manusia?

 Oleh: Najwa Ulfi Rahmi