HMI Komisariat ITSI Gelar Nobar Film “Pesta Babi” Dibedah dari Lintas Perspektif: Sawit, Lingkungan, Budaya, hingga Keadilan Sosial
Kegiatan Nobar dan Bedah Film Dokumenter “Pesta Babi” yang dilaksanakan oleh Himpunan MahasiswaIslam Komisariat ITSI di Medan pada Sabtu, 09 Mei 2026 pukul 20.00 WIB menjadi ruang diskusi terbukayang menghadirkan berbagai pandangan kritismengenai isu pembangunan, ekspansi lahan, lingkungan, industri sawit, serta kehidupanmasyarakat adat di Papua. Kegiatan ini tidak hanyamenjadi forum menonton film semata, tetapi juga wadah refleksi bersama mengenai bagaimanapembangunan nasional sering kali menghadirkankonsekuensi sosial yang kompleks di lapangan.
Film dokumenter “Pesta Babi” menampilkan realitasmasyarakat Papua yang terdampak perubahan sosialdan ekspansi pembangunan. Melalui berbagai potretkehidupan masyarakat adat, film ini memunculkanpertanyaan besar mengenai relasi antara negara, investasi, lingkungan, dan hak masyarakat lokal. Diskusi yang berlangsung kemudian memperlihatkanbahwa persoalan Papua tidak dapat dipahami hanyadari satu sudut pandang, melainkan membutuhkanpendekatan yang lebih objektif, komprehensif, dan dialogis.
Dalam forum diskusi, beberapa peserta menilai bahwaindustri sawit tidak selalu identik dengan kerusakanlingkungan maupun konflik sosial. Dalam praktiknya, terdapat perusahaan-perusahaan yang turutmemberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakatsekitar melalui pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan sumber dayamanusia. Namun demikian, persoalan yang kerapmuncul dinilai berasal dari lemahnya pengawasanterhadap oknum perusahaan yang tidakmemperhatikan kesesuaian lahan, minimnyakomunikasi dengan masyarakat adat, sertaketidakjelasan administrasi wilayah.
Peserta diskusi juga menyoroti pentingnya penguatanregulasi dan pemetaan kawasan oleh pemerintah agar status wilayah seperti HGU, kawasan hutan, dan tanahadat memiliki kejelasan hukum yang lebih kuat. Menurut mereka, konflik agraria sering kali terjadibukan semata karena pembangunan itu sendiri, melainkan akibat lemahnya tata kelola administrasidan kurangnya komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal.
Di sisi lain, pandangan dari peserta yang membahassektor pertanian menilai bahwa penetapan Papua sebagai bagian dari Program Strategis Nasional tentutelah melalui berbagai pertimbangan pemerintah, terutama karena wilayah tersebut masih memilikipotensi lahan yang luas. Namun pembangunan dinilaimemerlukan konsistensi jangka panjang agar program yang dijalankan tidak berhenti di tengah jalan akibatperubahan kepemimpinan maupun arah kebijakan. Pembangunan yang berkelanjutan dianggap hanyadapat tercapai apabila negara memiliki komitmen yang konsisten terhadap perencanaan yang telah dibuat.
Perspektif lain dalam diskusi menyoroti pentingnyamenjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Aktivitas ekspansi dinilaidapat dianggap sah secara administratif apabila beradadi wilayah yang telah memenuhi prosedur hukumseperti AMDAL dan regulasi kehutanan lainnya. Meski demikian, pembangunan tetap harusmemperhatikan prinsip keberlanjutan karena hutanmemiliki peran penting bagi kehidupan masyarakatdan ekosistem secara luas. Selain itu, komunikasipemerintah kepada masyarakat sekitar wilayah ekspansi dinilai masih perlu diperbaiki agar tidakmemunculkan konflik sosial berkepanjangan.
Diskusi juga menghadirkan kritik terhadap film dokumenter “Pesta Babi” itu sendiri. Beberapapeserta menilai bahwa film lebih banyak menampilkanperspektif masyarakat terdampak tanpa menghadirkansudut pandang pemerintah maupun pihak perusahaansecara proporsional. Akibatnya, sebagian informasidinilai belum sepenuhnya berimbang. Meskidemikian, film ini tetap dianggap berhasil membukaruang diskusi publik mengenai isu Papua, lingkungan, dan masyarakat adat yang selama ini jarang dibahassecara luas di ruang akademik maupun masyarakatumum.
Dari sudut pandang budaya dan semiotika, simbol“babi” dalam film dimaknai secara beragamtergantung perspektif penonton. Dalam karakteristikumum, babi sering diasosiasikan dengan sifat rakusdan liar sehingga dapat dikorelasikan dengan praktikeksploitasi dalam sistem pembangunan modern. Namun dalam budaya Papua, babi justru memilikinilai adat yang sangat penting sebagai simbol rasa syukur, penghormatan, kebersamaan, dan identitasbudaya masyarakat. Simbol-simbol lain dalam film juga dimaknai sebagai representasi spiritualitas, perjuangan, dan bentuk perlawanan masyarakatterhadap tekanan sosial yang mereka alami.
Sementara itu, perspektif sosial dan kemanusiaandalam diskusi menilai bahwa film ini memperlihatkanadanya ketimpangan dalam sistem pembangunanmodern. Terdapat dua bentuk “pesta” yang digambarkan: pesta adat masyarakat Papua dan “pesta” ekspansi ekonomi atas nama pembangunan. Dalam relasi tersebut, masyarakat adat sering beradadi posisi paling terdampak sementara kekuasaan dan modal berada di posisi dominan. Oleh karena itu, pembangunan dinilai harus lebih memperhatikanaspek keadilan sosial, kemanusiaan, sertapenghormatan terhadap hak masyarakat adat agar tidak melahirkan marginalisasi baru di tengah agenda pembangunan nasional.
Melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh HimpunanMahasiswa Islam Komisariat ITSI di Medan pada Sabtu, 09 Mei 2026 pukul 20.00 WIB ini, pesertadiskusi sepakat bahwa persoalan Papua bukan isuyang sederhana. Dibutuhkan ruang dialog yang terbuka, kritis, dan berimbang agar masyarakatmampu memahami realitas yang terjadi secara lebihobjektif. Film “Pesta Babi” pada akhirnya bukanhanya menjadi tontonan, melainkan medium refleksibersama tentang bagaimana pembangunan seharusnyadijalankan tanpa menghilangkan nilai kemanusiaan, keberlanjutan lingkungan, dan penghormatan terhadapidentitas budaya masyarakat lokal.

Post a Comment