Desak Audit Total Pertamina Patra Niaga Sumbagut, Aliansi Mahasiswa Merah Putih Lanjutkan Aksi Ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung

 

Jakarta, 27 Juli 2026 – Aliansi Mahasiswa Merah Putih melanjutkan langkah advokasi dengan menyampaikan pengaduan kepada aparat penegak hukum di tingkat nasional. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas tuntutan agar dilakukan audit secara menyeluruh terhadap Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyusul persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di Sumatera Utara.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Aliansi Mahasiswa Merah Putih mendatangi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) untuk menyerahkan surat pengaduan masyarakat sekaligus menyampaikan aspirasi terkait dampak kelangkaan BBM yang dinilai telah merugikan masyarakat Sumatera Utara.

Koordinator aksi, Tegar Sianipar, menegaskan bahwa langkah ini merupakan kelanjutan dari rangkaian aksi yang sebelumnya telah dilakukan di daerah dan kini diperluas ke tingkat nasional sebagai bentuk keseriusan Aliansi Mahasiswa Merah Putih dalam mengawal persoalan tersebut.

"Kelangkaan BBM yang sempat terjadi telah menyebabkan berbagai kerugian bagi masyarakat dan menimbulkan kecurigaan yang menurut kami patut untuk ditindaklanjuti melalui proses hukum. Kita pernah melihat peristiwa blackout PLN yang kemudian berujung pada pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kami menilai perlu dilakukan audit dan penyelidikan secara menyeluruh terhadap Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut agar seluruh fakta dapat dibuka secara transparan," ujar Tegar Sianipar.

Aliansi Mahasiswa Merah Putih juga menjelaskan bahwa surat pengaduan masyarakat serta surat pemberitahuan aksi telah disampaikan kepada Mabes Polri melalui Divisi Intelkam. Selain di Mabes Polri, aksi penyampaian aspirasi juga akan dilakukan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan melibatkan massa aksi yang berasal dari Sumatera Utara.

Menutup keterangannya, Tegar Sianipar menegaskan bahwa gerakan ini akan terus berlanjut hingga terdapat langkah konkret dari aparat penegak hukum.

"Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada tindakan nyata dari aparat penegak hukum. Keluhan dan kepedihan masyarakat Sumatera Utara tidak boleh dianggap sepele. Masyarakat membutuhkan kepastian, transparansi, dan langkah konkret dalam menuntaskan persoalan yang terjadi," tegasnya.