HMI Sumut Dorong Penguatan Reformasi Polri tanpa Perubahan Struktur Kelembagaan

 

diksisumut.com - Mencermati berkembangnya wacana pembentukan kementerian yang membawahi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Utara memandang perlu memberikan pandangan kritis dan objektif agar diskursus publik tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan demokrasi.

Ketua Bidang Politik, Demokrasi dan Pemerintahan HMI Sumatera Utara, Ahmad Fuadi Nasution, menegaskan bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan desain ketatanegaraan yang telah melalui pertimbangan konstitusional dan historis.

“Penempatan Polri langsung di bawah Presiden justru dimaksudkan untuk menjaga independensi institusi kepolisian dari fragmentasi kepentingan politik dan birokrasi sektoral,” ujar Ahmad Fuadi Nasution.

BADKO HMI Sumut menilai bahwa gagasan pembentukan kementerian khusus yang membawahi Polri perlu dikaji secara sangat hati-hati. Alih-alih memperkuat, skema tersebut berpotensi menambah lapisan birokrasi baru yang justru dapat memperlemah efektivitas, profesionalisme, serta independensi Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

“Dalam sistem demokrasi, institusi penegak hukum harus dijaga jaraknya dari kepentingan politik praktis. Penambahan struktur kementerian berisiko menciptakan ruang intervensi yang tidak diperlukan,” lanjutnya.

Menurut BADKO HMI Sumut, tantangan utama Polri saat ini bukan terletak pada struktur kelembagaan, melainkan pada penguatan integritas, akuntabilitas, dan konsistensi reformasi internal. Fokus pembenahan seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penegakan hukum yang berkeadilan, serta penguatan mekanisme pengawasan.

“Reformasi Polri harus dimaknai sebagai pembenahan substansi dan kultur institusi, bukan sekadar perubahan struktur. Di sinilah letak urgensi menjaga marwah Polri sebagai alat negara yang profesional dan dipercaya publik,” tegas Fuadi.

BADKO HMI Sumatera Utara berpandangan bahwa menjaga Polri tetap berada di bawah Presiden merupakan pilihan paling rasional dan konstitusional dalam kerangka supremasi sipil, sekaligus memastikan Polri tetap independen, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, BADKO HMI Sumut mendorong agar setiap wacana kebijakan publik, khususnya yang menyangkut institusi strategis negara, dikaji secara komprehensif, terbuka, dan tidak tergesa-gesa, demi menjaga kualitas demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.