HMI Cabang Medan Soroti Dugaan Lemahnya Tata Kelola Distribusi Tiket AFF U-19 di Sumut

 

DELI SERDANG – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan melalui Bidang Pengembangan Profesi menyoroti dugaan belum optimalnya tata kelola dan sistem pengawasan dalam distribusi tiket pada penyelenggaraan AFF U-19 di Sumatera Utara.

HMI menilai bahwa setiap penyelenggaraan event publik berskala besar, khususnya olahraga yang melibatkan antusiasme masyarakat luas, seharusnya mengedepankan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akses bagi publik.

Namun demikian, di tengah tingginya minat masyarakat untuk memberikan dukungan langsung kepada Timnas Indonesia, muncul berbagai keluhan terkait tiket yang dinyatakan habis terjual melalui jalur resmi dalam waktu relatif singkat. Di sisi lain, terdapat dugaan bahwa tiket masih beredar di luar mekanisme resmi dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga normal.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya potensi kelemahan dalam sistem distribusi dan pengawasan yang perlu menjadi perhatian serta evaluasi bersama pihak penyelenggara dan pemangku kepentingan terkait.

Wasekum Bidang Pengembangan Profesi HMI Cabang Medan, Abdul Rasyid Nasution, menegaskan bahwa dalam perspektif profesionalisme penyelenggaraan event publik, sistem distribusi tiket harus dirancang secara transparan, terukur, dan memiliki mekanisme kontrol yang kuat agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan.

“Kami memandang bahwa tata kelola distribusi tiket dalam sebuah event publik harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jika terdapat indikasi ketidaksesuaian antara sistem penjualan resmi dengan kondisi di lapangan, maka hal tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi penyelenggara,” ujarnya.

HMI Cabang Medan menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan distribusi tiket semata, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola penyelenggaraan event publik secara keseluruhan. Profesionalisme penyelenggaraan menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap event yang digelar.

Oleh karena itu, HMI mendorong agar pihak penyelenggara melakukan penguatan sistem penjualan tiket berbasis digital yang lebih ketat, penerapan pembatasan pembelian per individu, serta peningkatan pengawasan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu.

“Profesionalisme penyelenggaraan tidak hanya diukur dari suksesnya pertandingan, tetapi juga dari sejauh mana hak masyarakat sebagai suporter dapat dijamin secara adil, transparan, dan tanpa diskriminasi akses,” lanjut Abdul Rasyid Nasution.

HMI Cabang Medan juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi tiket, guna memastikan penyelenggaraan event berjalan sesuai prinsip good governance dan memberikan kepastian akses yang adil bagi seluruh masyarakat.

Dengan demikian, HMI menegaskan bahwa penyelenggaraan event olahraga harus menjadi ruang yang tertib, transparan, dan berintegritas, sehingga tidak menimbulkan celah yang dapat merugikan publik serta mencederai semangat sportivitas.