HMI Sumut Soroti Kelangkaan Solar, Dugaan Mafia BBM dan Isu Backup Oknum APH Muncul

 

Di tengah kondisi masyarakat yang harus rela mengantre panjang demi mendapatkan solar subsidi di sejumlah SPBU di Kota Medan, muncul dugaan praktik mafia BBM yang beroperasi di kawasan Pasar 4 Marelan. Fenomena ini menjadi ironi yang menyakitkan bagi masyarakat kecil yang setiap hari harus berjuang mendapatkan beberapa liter bahan bakar untuk bekerja.

“Ini sangat menyakitkan bagi masyarakat kecil. Di satu sisi rakyat harus antre panjang demi beberapa liter solar subsidi, tetapi di sisi lain muncul dugaan adanya praktik mafia BBM yang justru mempermainkan distribusi bahan bakar tersebut,” ujar Ketua Bidang Politik, Demokrasi, dan Pemerintahan Badko HMI Sumut.

Informasi yang berkembang di lapangan menyebutkan bahwa seorang pengusaha bernama Andre Siregar diduga menjalankan aktivitas pengumpulan solar subsidi dari berbagai titik pengisian BBM. Solar yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan, sopir angkutan, serta pelaku usaha kecil itu diduga dikumpulkan secara sistematis sebelum dialihkan ke jalur distribusi lain.

Lebih jauh lagi, mencuat pula nama sebuah perusahaan, PT Sepertiga Malam Sinergi, yang disebut-sebut diduga menjadi tempat penampungan BBM subsidi tersebut. Dari lokasi penampungan inilah solar yang awalnya berstatus subsidi diduga kembali dipasarkan sebagai solar industri dengan harga yang jauh lebih tinggi.

“Jika informasi ini benar, maka ini bukan sekadar pelanggaran biasa. Ini menyangkut hak masyarakat kecil yang seharusnya mendapatkan BBM subsidi untuk bekerja dan bertahan hidup,” lanjutnya.

Sumber di lapangan juga menyebutkan bahwa jaringan ini diduga memiliki sekitar 12 armada pengangkut yang setiap hari beroperasi mengumpulkan BBM dari berbagai sumber. Dengan kapasitas pengangkutan yang diperkirakan mencapai sekitar 15 ton solar per hari, jumlah tersebut tentu bukan angka kecil.

Jika angka tersebut benar, maka dalam sehari saja ada puluhan ton solar subsidi yang diduga telah dialihkan dari peruntukannya. Artinya, BBM yang seharusnya menjadi hak masyarakat kecil justru berpotensi berubah menjadi komoditas bisnis bagi segelintir pihak yang memanfaatkan celah distribusi.

Situasi ini semakin memicu kemarahan publik, karena pada saat yang sama masyarakat di lapangan masih harus menghadapi antrean panjang hanya untuk mendapatkan solar subsidi. Banyak sopir angkutan dan pelaku usaha kecil mengeluhkan waktu kerja mereka habis hanya untuk mengantre BBM.

Persoalan ini menjadi semakin sensitif setelah muncul informasi yang menyebutkan adanya dugaan “backup” dari oknum APH (Aparat Penegak Hukum) terhadap aktivitas tersebut.

“Jika benar ada oknum aparat yang membekingi praktik semacam ini, maka ini persoalan serius yang harus segera diusut secara terbuka. Aparat penegak hukum seharusnya berdiri di sisi rakyat, bukan justru melindungi praktik yang merugikan masyarakat,” tegas Ketua Bidang Badko HMI Sumut.

Kondisi ini menjadi ujian serius bagi para pemangku kepentingan, baik aparat penegak hukum, pemerintah daerah, maupun instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan distribusi BBM subsidi. Publik tentu berharap persoalan ini tidak berhenti pada isu yang beredar di masyarakat tanpa ada tindak lanjut nyata.

Aparat penegak hukum diharapkan segera melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk menelusuri alur distribusi solar subsidi yang diduga mengalir ke pihak-pihak tertentu. Penelusuran juga perlu dilakukan terhadap peran individu maupun korporasi yang disebut-sebut terlibat dalam aktivitas tersebut.

“Persoalan BBM subsidi bukan sekadar soal bahan bakar, tetapi soal keadilan sosial. Ketika subsidi yang berasal dari uang negara diduga dirampas dari hak rakyat kecil dan dijadikan ladang bisnis oleh segelintir pihak, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kerugian negara, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan penegakan hukum,” pungkasnya.

Kini masyarakat menunggu keberanian negara untuk bertindak. Sebab jika praktik seperti ini terus dibiarkan, maka wajar jika publik bertanya: apakah subsidi benar-benar untuk rakyat, atau justru menjadi ladang empuk bagi para pemain yang memiliki jaringan dan perlindungan kekuasaan?