Kerja Senyap, Dampak Nyata: HMI Cabang Medan Apresiasi Kinerja Kejari Medan 2025

Oleh: Ilham Panggabean 

Ketua Bidang Pembangunan Demokrasi dan Politik HMI Cabang Medan

@dikssissumutcom, Dalam satu tahun terakhir, publik disodorkan rangkaian capaian yang dipaparkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan kepada rekan-rekan media, Kamis (11/12/2025) di kantor Kejari Medan. Paparan tersebut menunjukkan bahwa kejaksaan tidak sekadar bekerja di ruang tertutup, tetapi mengedepankan pendekatan yang lebih hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab dalam menangani perkara-perkara strategis. Bagi kami, laporan itu bukan sekadar deretan angka, melainkan potret arah baru penegakan hukum di tingkat lokal yang patut dicermati dengan seksama.

Penyidikan terhadap 15 perkara korupsi sepanjang 2025 termasuk yang menyangkut revitalisasi Lapangan Merdeka menunjukkan bahwa Kejari Medan tidak memilih berjalan di jalur aman. Penanganan korupsi selalu sarat risiko politik, namun sikap kehati-hatian yang ditegaskan dalam konferensi pers menunjukkan upaya menjaga kualitas proses di atas kepentingan wacana publik. Ini bukan pekerjaan yang populer, tetapi justru pekerjaan yang membutuhkan keteguhan sikap, dan untuk itu layak diapresiasi.

Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam jumlah besar turut memperlihatkan bahwa kerja kejaksaan berdampak nyata bagi negara. Pemulihan kerugian negara bukan sekadar prestasi administratif, tetapi bentuk konkret dari hadirnya hukum sebagai instrumen keadilan. Di tengah kegelisahan publik terhadap praktik korupsi, langkah ini menjadi penanda bahwa mekanisme hukum masih dapat memulihkan kepercayaan masyarakat.

Kejari Medan juga memberikan perhatian pada dimensi preventif melalui berbagai kegiatan edukasi hukum, penyuluhan, dan penangkapan buronan. Upaya ini memperlihatkan pandangan yang lebih luas: bahwa penegakan hukum tidak hanya terlihat dari jumlah perkara yang ditindak, tetapi juga dari seberapa jauh masyarakat diberdayakan untuk memahami proses hukum. Sisi inilah yang sering luput dari pemberitaan, padahal justru menjadi pondasi jangka panjang bagi tata kelola hukum yang sehat.

Sebagai Ketua Bidang Pembangunan Demokrasi dan Politik HMI Cabang Medan, saya memandang capaian tersebut sebagai modal penting bagi penguatan institusi hukum. Apresiasi ini bukan pujian berlebihan, melainkan pengakuan atas konsistensi kerja yang tidak larut dalam dinamika politik jangka pendek. Penegakan hukum menuntut keberanian sekaligus ketelitian; ketegasan yang dibarengi kecermatan. Dalam kerangka itulah paparan Kejari Medan patut dilihat sebagai sinyal positif bagi iklim penegakan hukum kota ini.

Akhirnya, kami menegaskan bahwa apresiasi selalu berjalan berdampingan dengan fungsi kontrol. Transparansi dan akuntabilitas harus terus diperkuat, terutama terkait perkara-perkara strategis yang menyangkut kepentingan publik. HMI Cabang Medan akan tetap berdiri sebagai mitra kritis mengawal, menilai, dan mengingatkan demi memastikan bahwa penegakan hukum yang tegas dan berintegritas benar-benar menjadi fondasi demokrasi yang sehat di Kota Medan.