HMI Cabang Medan: Kasus Besar Dibiarkan, Kajari Medan Dinilai Gagal Jalankan Tugas

 

Oleh: Ilham Panggabean

Ketutua Bidang Pembangunan Demokrasi dan Politik HMI Cabang Medan

Ilham Panggabean, Ketua Bidang Pembangunan Demokrasi dan Politik HMI Cabang Medan, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan. Ia menilai bahwa setelah satu tahun menjabat, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan tidak mampu menunjukkan kapasitas maupun ketegasan dalam menjalankan amanah hukum di tengah banyaknya kasus besar yang mencuat di Kota Medan. Berbagai kalangan mulai dari akademisi, praktisi, hingga organisasi mahasiswa ikut mempertanyakan kinerja lembaga tersebut yang dinilai semakin penuh tanda tanya.

Menurut Ilham, Kejari Medan tampak kehilangan arah dan seperti tidak memahami fungsi dasarnya sebagai pelaksana kewenangan Kejaksaan Agung di daerah. Ia menegaskan bahwa institusi hukum tersebut seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan perkara-perkara besar, namun yang terlihat justru keterlambatan, kelalaian, bahkan ketiadaan progres yang nyata. Sejumlah kasus strategis yang menyangkut kepentingan publik, kata Ilham, justru tak kunjung menunjukkan penyelesaian.

Lebih jauh, Ilham menyoroti bahwa hingga kini berbagai kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat luas mandek tanpa kepastian hukum, di antaranya revitalisasi Lapangan Merdeka Medan, pembangunan Medan Islamic Center, dugaan gratifikasi dalam sewa-menyewa aset Pemko Medan, dugaan korupsi alat kesehatan (Alkes), serta pembangunan IPAL puskesmas di Kota Medan. “Banyak perkara penting dibiarkan menggantung tanpa kepastian hukum. Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi cermin lemahnya keseriusan dalam menegakkan keadilan. Kejari Medan seperti tidak paham apa mandatnya. Yang terlihat justru pencitraan ala influencer, bukan kerja nyata aparat penegak hukum,” tegas Ilham, Senin (8/12/2025).

Lebih lanjut, Ilham memperingatkan bahwa ketidakmampuan Kejari Medan dalam bersikap tegas dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. “Kami tidak ingin Kejari Medan berubah menjadi pajangan. Penegakan hukum harus tegas, profesional, dan berintegritas. Jika hanya fokus memperindah CV tanpa hasil nyata, lebih baik mundur dan jadi influencer sekalian,” tambahnya.

Sebagai bagian dari gerakan kontrol sosial, Ilham menegaskan bahwa HMI tidak akan diam terhadap dugaan ketimpangan, ketidakadilan, dan ketidakseriusan dalam proses penegakan hukum. Diamnya aparat terhadap persoalan besar, menurutnya, bukan hanya menunjukkan ketidakberanian, tetapi juga ketidakpahaman terhadap tugas dan fungsi yang telah diatur oleh undang-undang.

Di akhir pernyataannya, Ilham menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengingatkan dan menekan aparat hukum, khususnya Kajari Medan, agar tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan Jaksa Agung. “Kajari harus mengembalikan marwah institusi sebagai penjaga keadilan. Amanat undang-undang bukan sekadar formalitas—itu tanggung jawab moral dan konstitusional yang wajib dijalankan,” tutupnya.